Klop! Menhan Bungkam Manuver Terbaru Prabowo, Kapolri Kebiri Aksi Pendukung Prabowo di MK -->

Iklan Semua Halaman

970px x 250px

Iklan

Klop! Menhan Bungkam Manuver Terbaru Prabowo, Kapolri Kebiri Aksi Pendukung Prabowo di MK

Referensi
Thursday, 13 June 2019

Lanjutan artikel sebelumnya tentang Jokowi yang amat mengerikan bagi lawan politik serta pihak yang ingin menghancurkan Indonesia.

https://m-detiknews.blogspot.com/2019/06/jokowi-yang-mengerikan-prabowo-dipaksa.html

Berbanding terbalik dengan artikel sebelumnya, Bukannya menyerah dan tunduk, Prabowo justru diduga kuat kian telengas memainkan strategi demi strategi, yang keseluruhannya ditengarai jauh lebih menakutkan dari sebelumnya.

Berbeda dengan kasus hoax 7 konteiner surat suara tercoblos di mana Prabowo bisa mentah-mentah cuci tangan hingga akhirnya Bagus menjadi martir entah untuk siapa.

Atau kasus trio emak PEPES yang memperlihatkan sukarnya cuci tangan dilakukan secara bersih oleh Prabowo karena tekanan potensi suara pemilih perempuan yang dikhawatirkan lenyap hingga membuat Prabowo yang awalnya tak mengakui mereka langsung balik bakul dengan amat konyolnya, yaitu dengan terpaksa mengakui mereka namun tetap melimpahkan kesalahan pada mereka, dan bukannya berasal dari arahan pihak Prabowo ataupun BPN.

Mengingat segala kesukaran tersebut, Prabowo beserta kubunya kemudian merubah strategi yang dilakukan, yang walaupun tidak lebih canggih namun setidaknya diharapkan mampu membuat diri dan para pentolannya jauh lebih memiliki kans besar untuk selamat dari serempetan hukum.

Hal itu terlihat jelas dari amat terbirit-biritnya sang juru bibir Prabowo, Andre Rosiade, menyatakan bahwa mantan anggota Tim Mawar Kopassus TNI AD Fauka Noor Farid dan Ketua Balaidhika Indonesia Jaya Dahlia Zein Moka tidak masuk dalam struktur BPN, serta cara-cara ‘habis manis sepah dilepeh’ lainnya yang memang khas ala Prabowo dan kubunya tersebut.

"Fauka dan Dahlia seperti itu tidak masuk dalam struktur BPN Prabowo-Sandi. Bahkan Garda Prabowo itu saya tegaskan tidak terdaftar dalam struktur apa pun di direktorat apa pun di BPN," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Terkesan panik, jubir yang juga politikus Partai Gerindra tersebut juga memastikan bahwa Prabowo dan Sandi tidak terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat dan wilayah Jakarta lainnya pada 21 hingga 22 Mei 2019 silam.

Seakan ingin melengkapi aroma panik di kubu Prabowo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan instansinya tidak pernah menyebut Mayjen (Purn)Kivlan Zen sebagai dalang kerusuhan 21-22 Mei.

"Tolong dikoreksi, bahwa dari Polri tidak pernah mengatakan dalang kerusuhan itu adalah Pak Kivlan Zen, nggak pernah. Yang disampaikan oleh Kadiv Humas pada saat pers rilis di (Menko) Polhukam adalah kronologi peristiwa di 21-22 (Mei) di mana ada 2 segmen, yakni aksi damai dan aksi semua untuk melakukan kerusuhan," ujar Tito kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Meskipun demikian, Tito meyakini kerusuhan 21-22 Mei di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sudah disiapkan. Tito menyebut para perusuh seperti sudah menyiapkan alat-alat untuk menyerang petugas.

"Kalau nggak sengaja kok nggak ada penyampaian pendapat, kok langsung menyerang. Yang jam setengah 11 malam kok ada bom molotov. Itu kan pasti disiapkan, bukan peristiwa spontan pake batu seadanya," kata Tito.

"Ini ada bom molotov, panah, parang, ada roket mercon, itu pasti dibeli sebelumnya. Kemudian ada mobil ambulans yang isinya bukan peralatan medis, tapi peralatan kekerasan," imbuhnya.

Ucapan Kapolri tersebut tentu saja dapat dinilai memiliki pesan ganda.

Di satu sisi , pernyataan Jenderal Tito memang dimaksudkan tengah melakukan klarifikasi terhadap publik, demi menghindari kesalah pahaman serta potensi salah persepsi.

Namun di sisi yang lainnya, bukan tak tertutup kemungkinan bahwa pernyataan orang nomor satu di institusi kepolisian RI tersebut memang sengaja mengandung sindiran terselubung terhadap pihak tertentu, untuk bersiap diburu sebagai dalang kerusuhan yang sesungguhnya.

Ajaibnya, Prabowo justru seakan memperlihatkan dirinya sebagai pihak yang ‘tersindir Kapolri’ tersebut, yang langsung bereaksi sesuai dengan dugaan pertama yang dituang dalam artikel sebelumnya seperti link berikut ini.

https://m-detiknews.blogspot.com/2019/06/jokowi-yang-mengerikan-prabowo-dipaksa.html

Sementara dugaan yang kedua merujuk kepada pernyataan terbirit-birit dari jubir Prabowo itu sendiri, yang kemudian diamini oleh sekelumit kecil kelompok radikal yang sepertinya keceplosan memberi pernyataan secara amat goblok.

Gayungpun bersambut, dengan Menhan yang kali ini turut ambil bicara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah bersifat profesional dalam melakukan pengamanan sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa yang melakukan pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.

"Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ryamizard mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei 2019. Namun memang ada ketakutan kerusuhan akan kembali terjadi saat sidang digelar pada 14 Juni 2019.

"Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada," ucap Ryamizard.

Bagaimanapun juga, tetap saja bobotnya berbeda jika Menhan yang berbicara. Terutama bila mengingat ucapan Menhan sebelumnya yang menggentarkan, yang menyatakan agar jangan sampai dirinya terpaksa turun. Karena sebagai komandan TNI yang merupakan alat pertahanan negara, jika dirinya turun maka tidak ada lagi negosiasi, yang dapat pula diartikan sebagai ‘akan disapu bersih sebagai musuh dalam sebuah peperangan’.

Ucapan Menhan jelas bukan omong-kosong belaka.

Tak kurang dari 32 ribu personel gabungan TNI dan Polri akan disiagakan untuk mengamankan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Bahkan untuk sembilan hakim yang menangani permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun diberi pengamanan khusus.

"Pengamanan setiap hakim ada patwal, ada standar, dilengkapi pengamanan di Jakarta yang tinggal di apartemen Kemayoran, juga pengamanan di daerah. Ditambah ekstra di depan kantor. Pengamanan satu hakim itu empat sampai lima orang, terdiri dari satu ADC [aide-de-camp], satu patwal, satu kediaman di rumah dinas, satu kediaman rumah asli," ucap Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah.

Tak heran bila tuah dari ucapan Menhan tersebut langsung menuai hasil, dan membuat manuver terbaru Prabowo langsung terbungkam.

Yang paling depan terkencing-kencing sepertinya FPI.

Putus urat malu, FPI Bandung langsung menjilat ludah dengan menganulir omong-kosongnya sendiri yang sebelumnya keceplosan.

"Terkait pernyataan FPI Kota Bandung akan hadir ke MK, itu bukan anggota FPI, tapi warga biasa yang siapa pun bisa hadir. Oleh karena itu, saya mencabut keterangan yang tadi disampaikan," kata Sekretaris FPI Kota Bandung Ahmad Kurniawan dalam keterangan tertulisnya.

Bahkan sepertinya, FPI bandung sukses terpapar wabah ‘cuci tangan’ khas ala Prabowo sebagai pengumpan martir liar yang tak diakui sebagai anggotanya.

"500 orang itu warga biasa yang saya dengar ingin berangkat. Bukan anggota FPI mau pun simpatisan," kata Ahmad.

Begitu juga dengan FPI Jakarta, yang lagi-lagi menggunakan pola serupa yang benar-benar identik khas junjungan mereka, yaitu: Provokator yang cuma koar-koar di awal tanpa ikut rombongan goblok masyarakat yang terprovokasi, yang kemudian jika kerusuhan kembali terjadi meniru sengkuni mem-bully semua perangkat pemerintahan dari mulai kepolisian hingga bahkan jika misalnya diperlukan, petugas kebersihanpun akan di-bully juga.

"Kami tidak ada arahan, tidak ada instruksi untuk anak-anak kami di bawah untuk kegiatan ini. Tapi kami juga tidak melarang untuk masyarakat mengawal sidang MK," ucap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Muchsin Alatas Idar.

Kompak dengan Menhan, Kapolri seperti tak ingin ketinggalan unjuk kekuatan, yang sepertinya ditujukan kepada pihak-pihak yang beritikad buruk pada sidang perdana MK besok.

Hal itu ditunjukkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Silang Monas, Jakarta Pusat, beberapa saat yang lalu.

Beliau menyebutkan bahwa Polri sudah menyiapkan pengamanan yang maksimal dan bekerja sama dengan TNI supaya proses peradilan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 berjalan aman dan tertib.

Tito menyebut hampir 17 ribu personel yang sudah disiagakan sekaligus sebagai antisipasi pergerakan massa yang datang dari daerah.

"Bapak panglima juga siapkan pasukan lebih kurang 16 ribu, sama standby sesuai kebutuhan dan sesuai kirpat, perkiraan cepat intelijen. Kirpat intelijen kita lakukan tiap hari, jadi komunikasi intelijen kita lakukan setiap hari untuk melihat apakah ada gerakan masa," sebutnya.

Tito juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan massa yang hendak melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal persidangan PHPU Pilpres 2019 di MK pada Jumat (14/3).

Menurut Tito, larangan itu diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tito mengaku tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kerusuhan. Menurut dia semua pihak belajar dari peristiwa kerusuhan 22 Mei di depan gedung Bawaslu.

"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan," kata dia.

Klop sudah. Ketika dua kekuatan utama penopang negara kompak bahu-membahu mempertahankan negara, tak ada lagi peluang terisa bagi para perusuh negeri.

Bagaimana dengan Prabowo, dan juga pendukungnya?

Jawabannya cuma satu, yaitu: Langsung ‘wassalam’. Plus para bacot liar yang kemudian dipaksa untuk mingkem tanpa bisa lagi teriak ‘Kriminalisasi!’ dan sejenisnya yang amat bikin eneg tersebut saking dungu dan gak nyambungnya istilah yang digunakan tersebut.